PKA-7, Proyek Parkir dan Ajang Pacaran?

AF News – Banda Aceh: Pekan Kebudayaan Aceh (PKA-7) tahun 2018 di Kota Banda Aceh sudah hampir sepekan. Aneka  budaya dan adat istiadat Aceh terus diperagakan. Tak terhitung jumlah pengunjung yang terus berdatangan untuk menyaksikan pekan hiburan rakyat itu.

Namun, dibalik hiruk-pikuknya keramaian tersebut,  di lain sisi  menuai dinamikan yang sulit dibendung. Mulai tarif parkir yang tak seragam, hingga mendapat tudingan PKA  ajang pacaran. Dua persoalan ini terus   menuai kritik sejak beduk pembukaan PKA ditabuh.

Tarif parkir misalnya, meskipun pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengeluarkan tarif resmi parkir PKA Rp. 1000,- untuk kenderaan roda dua dan Rp. 2000,- untuk kenderaan roda empat, namun masih ada petugas parkir yang memungut tarif lebih tinggi dari ketentuan itu. Tingginya tarif parkir kenderaan,  sering ditemukan ditempat-tempat milik pribadi, seperti pekarangan rumah dan tempat usaha.

Dilansir Harian Serambi Indonesia, Jum’at (10/8/2018) ‘Parkir di PKA Harus Ditertibkan’  Kepala Ombudsma RI perwakilan Aceh, Dr. H. Taqwaddin Husin, SH, SE MS    telah meminta Dinas Pehubungan (Dishub), Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) serta Polresta Banda Aceh untuk segera menertibkan tarif parkir diluar ketentuan.

Namun Taqwaddin tidak menampik masih adanya tarif parkir yang lebih tinggi dari ketentuan  di tempat-tempat milik pribadi. “Kalau di tanah pribadi, berapa pun biayanya boleh dipungut oleh si pemilik atau pengelola area tersebut,” ujar Taqwaddin.

Seorang pengunjung yang diwawancarai AF News, Jum’at (10/8/2018) di sebuah lokasi parkir menyebutkan. “Pernyataan ombudsman itu tidak memihak pada pengunjung, seharusnya  lembaga negara itu harus mendorong pemerintah kota untuk memberlakukan tarif yang sama, toh tujuan pengunjung juga ke arena yang sama kok. Kalau seperti,  ini tempat parkir sudah menjadi proyek juga,” sebut seorang pengujung yang mengaku bernama Drs. Muhammad Khairil.

Dr. Taqwaddin yang dikonfimasi beberapa menit kemuadian kembali menegaskan bahwa, ketentuan parkir ditempat pribadi tetap tidak bisa ikut campur pemerintah. “Pemerintah hanya bisa mengatur ketentuan parkir di tempat-tempat umum  atau yang sifatnya ranah publik,” katanya.

Pengujung lain yang diwawancarai,  menanggapi positif terhadap pernyataan kepala Ombudsman Aceh itu. “Taqwaddin sudah benar, jika ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap tarif parkir yang mahal, silahkan mencari tempat parkir yang mengambil tarif resmi pemerintah, banyak kok tempat parkir yang tersedia,” ujar seorang pengunjung yang namanya enggan ditulis.

Selain persoalan tarif parkir,  prilaku pengunjung juga tak luput dari sorotan masyarakat. Seperti percampuran laki-laki dan perempuan di depan panggung utama dan banyaknya  tempat  gelap yang dimanfaatkan pasangan muda-mudi untuk berduaan.

“Nuansa syari’at islam nyaris tak terlihat di PKA ini, percampuran laki-laki dan perempuan yang berdesakan di tempat-tempat hiburan adalah sebuah pemandangan yang jauh dari syari’at yang selama ini didengungkan, yang lebih mencolok lagi adalah didepan panggung utama. Kalau seperti ini, PKA akan besar mudharat daripada manfaat,” kritik seorang pengujung yang mengaku bernama Rahmi, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Mahasiswi lain yang bernama Raihan,  lebih menyoroti banyaknya tempat gelap yang rentan dimanfaatkan oleh pasangan non muhrim untuk berduaan. “Ada banyak sudut gelap yang dimanfaatkan untuk berduaan oleh pasangan muda-mudi, kalau sepenuhnya diandalkan pengawasan petugas satpol PP/WH pasti kewalahan, karena lokasinya sangat luas. Seharusnya panitia lebih memperhatikan ini, penerangan lampu listrik mestinya ditambah dilokasi yang gelap,” Imbuhnya. (dika)

 

 

 

 

Apa Komentar Anda?